Penulisan Hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan layanan gadai online pada perusahaan pergadaian swasta di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun Penulisan Hukum (Skripsi)) ini adalah penelitian hukum normatif. Penulisan Hukum (Skripsi) ini bersifat preskriptif, untuk pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan layanan gadai online pada perusahaan pergadaian swasta di Indonesia belum diatur secara spesifik. Adanya Penjelasan Pasal 13 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/05/2016 tentang Usaha Pergadaian menjadi dasar kebolehan bagi perusahaan pergadaian untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian melalui media elektronik (online). Namun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/05/2016 tentang Usaha Pergadaian hanya menjabarkan perihal gadai swasta dan tidak ada satu frasapun didalam aturan ini yang mengatur mengenai kekhasan layanan gadai yang dilakukan menggunakan media elektronik (online) seperti pengaturan terkait izin kegiatan, lingkup wilayah usaha, penyerahan barang, penaksir, kemitraan, dan barang yang dapat digadaikan menggunakan layanan gadai online. Perihal pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui dua cara yaitu pengawasan secara off-site dengan melakukan analisis laporan secara berkala dan secara on-site melalui pemeriksaan atas kebenaran laporan.

The objective of this research was to define the regulation and supervision of online pawn services at Indonesian private pawnshops. The research method utilized to compile Research was normative legal research. This Research was prescriptive since the technique adopted in this Research were statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials used were primary legal materials and secondary legal materials using library research collection techniques. The technique of analyzing legal materials used a deductive syllogism method. The findings of this study indicated that the regulation of online pawn services at private pawnshops in Indonesia has not been specifically regulated. Based on the Article 13 Subsection 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK/05/2016 concerning Pawn Business was the basis for the permissibility of pawn companies to conduct pawn business activities through electronic media (online). However, the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK/05/2016 concerning Pawn Business only described private pawning and there was not a single phrase in this rule that regulated the peculiarities of pawn services carried out using electronic media (online) such as arrangements related to activity permits, scope business area, delivery of goods, estimator, partnership, and goods that can be pawned using online pawn services. Regarding supervision, the Financial Services Authority was carried out in two ways, namely off-site supervision by conducting periodic report analysis and onsite through checking the veracity of reports.