ABSTRAK

Muhammad Faiz. E0015121. 2021. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT.

Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tentang pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan mengetahui kendala serta solusi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum menggunakan metode normatif (doctrinal research). Penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta klarifikasi kepada pegawai pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk menemukan bahan hukum terkait pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Penelitian ini bersifat preskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaaan atau penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based). Selain itu adapun teknik pengumpulan data dengan metode klarifikasi dengan cara field research atau melakukan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut yang berlokasi di Surabaya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah silogisme dengan pola berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama ini telah mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, pengenaan pajak penghasilan tersebut juga sudah sesuai dengan salah satu asas yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu Asas Certainty (Kepastian  Hukum) yang berarti bagi negara hukum, segala sesuatu harus diatur dengan undang- undang termasuk penagihan pajak. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, undang undang yang berlaku merupakan peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Paksa, Asas Certainty.