Terdapat 74.953 desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020) dengan penduduk 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020) dalam 34 Provinsi. Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, desa dalam status tertinggal sebanyak 17.616 dan 3.463 dalam status sangat tertinggal. Padahal, pembangunan desa menjadi tolok ukur dan mempengaruhi arah pembangunan daerah bahkan nasional. Upaya mempercepat pembangunan desa diperlukan guna mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan bahwasanya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Salah satu upayanya yaitu dengan mendorong pembangunan desa agar mandiri, berketahanan, serta berkelanjutan. Pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan agar Pemerintah Desa menyusun RPJMDes untuk 6 tahun. Rencana pembangunan desa erat kaitannya dengan perencanaan partisipatif karena sifat masyarakatnya yang komunal dan paternalistik. Di Kalurahan Triharjo, rencana pembangunan desa melalui serangkaian tahapan yang melibatkan masyarakat mulai dari identifikasi, perumusan rencana hingga pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif ditinjau dari partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan dan forum musyawarah. Pengamatan berfokus pada kesesuaian tahapan dan substansi perencanaan partisipatif RPJMDes sebagai dokumen utama yang menjadi acuan Pemerintah Desa menyusun RKPDesa maupun APBDesa. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa telah sesuai dengan pedoman, kategori sedang, melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat, dilaksanakan secara langsung, berkesinambungan, serta terdapat dorongan melalui musyawarah dari level territorial paling bawah.