Dalam penelitian ini dikaji beberapa permasalahan terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap adanya tindakan passing off atau pemboncengan reputasi, beserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas itikad tidak baik yang dilakukan melalui tindakan passing off tersebut. Sehingga melalui serangkaian mekanisme baik secara litigasi maupun non-litigasi tersebut dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta Peraturan Pelaksananya (Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016). Kemudian terdapat beberapa Konvensi Internasional seperti TRIP’s Agreement, Paris Convention, Trademark Law Treaty (TLT), dan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. Selain itu juga melalui contoh kasus antara Merek “Gudang Baru” dengan Merek “Gudang Garam” yang di analisis melalui Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.
Hasil penelitian ini menunjukan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar terhadap adanya tindakan passing off melalui pemberian hak eksklusif dan perlindungan terhadap merek terdaftar tersebut selama jangka waktu tertentu, beserta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas adanya tindakan passing off melalui Permohonan Pembatalan Merek pada Berita Resmi Merek (saat pendaftaran), Jalur Litigasi, dan Jalur Non-Litigasi, dengan disertai contoh kasus sengketa merek antara Merek “Gudang Baru” dengan Merek “Gudang Garam” dalam Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Merek, Merek Terdaftar, Pemboncengan Reputasi.