Penelitian ini menjawab dua permasalahan yaitu (i) Ambiguitas pada penerbitan izin lingkungan antara Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang  Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik dan (ii) merumuskan model ideal pengaturan penerbitan izin lingkungan. Terdapat konflik norma antara Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 berkaitan dengan izin lingkungan yang tidak berdasarkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berlawanan dengan ketentuan dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai green constitution. Hal tersebut menimbulkan prasyarat izin lingkungan sebagai instrumen lingkungan hidup tidak memenuhi upaya pencegahan dan perlindungan lingkungan hidup, namun terbatas pada ketentuan administratif yang dapat dipenuhi kemudian hari.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen penunjang) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk membantu menjawab rumusan masalah.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (i) ambiguitas hukum dalam penerbitan izin lingkungan terjadi karena adanya konflik norma. Aturan hukum harus berdasarkan urutan hierarkinya serta, norma hukum yang rendah harus berpegang pada norma yang lebih tinggi. Selain itu, adanya ambiguitas hukum karena norma yang baru mereduksi ketentuan dalam asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam norma sebelumnya. Instrumen AMDAL dan UKL-UPL sebagai penentu keputusan perizinan menjadi persyaratan administratif saja dan mereduksi partisipasi masyarakat.
(ii) Model ideal pengaturan penerbitan izin lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan wajib memenuhi beberapa aspek yaitu memperhatikan keterpaduan visi dan misi, keterbukaan yang partisipatif, berlandaskan asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Izin Lingkungan.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, Perizinan Berusaha Elektronik.