ABSTRAK

Nadif Hanan Narendra. K4417051. PLURALISME GUS DUR: PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 1971-2001. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2021.

            Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) latar belakang yang mempengaruhi pemikiran pluralisme Gus Dur tahun 1941-1970 (2) konsep pemikiran Gus Dur mengenai pluralism tahun 1971-1998 dan (3) kebijakan politik Gus Dur saat menjabat presiden dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara dengan menggunakan pluralisme tahun 1999-2001.

            Penelitian ini menggunakan metode historis, dengan tahapan meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Teknik Analisis Data dengan melakukan kritik internal dan eksternal terhadap sumber data. Tahap Interpretasi adalah merangkai data sehingga menjadi satu kesatuan kronologis dan sistematis. Historiografi adalah menuliskan latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Gus Dur, konsep pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme dan kebijakan politik masa pemerintah Gus Dur tahun 1999-2001 yang mengedepankan pluralisme.

            Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: (1) Pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal. Faktor internal yang membentuk pemikiran Gus Dur dipengaruhi oleh pengaruh dari ayahnya, Wahid Hasyim sejak tahun 1949-1953 dan kebiasaan membaca Gus Dur. Faktor ekternal dipengaruhi oleh tiga ruang, tiga waktu dan tiga tempat yaitu pesantren (1957-1963), Timur Tengah (1963-1970) dan Eropa (1970-1971). (2) Gus Dur konsisten dalam membawakan dan mengajarkan pluralisme di Indonesia sejak tahun 1971. Pluralisme yang dibawakan oleh Gus Dur lebih menekankan kepada sikap toleransi dan menerima perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia. Pluralisme Gus Dur mempunyai dua komponen utama yaitu hukum (fiqh) dan etika (akhlaq). (3) Kebijakan politik yang diambil Gus Dur sebagai seorang presiden tahun 1999-2001 mengedepankan pluralism dan anti militer. Gus Dur lebih memilih membangun dialog untuk menampung berbagai macam aspirasi sehingga dapat mengambil jalan tengah yang sama-sama diinginkan kedua belah pihak (win win solution) dibandingkan dengan menggunakan kekuatan militer. Beberapa kebijakan politik yang diambil oleh Gus Dur adalah pembubaran Deppen dan Depsos, upaya rekonsiliasi dengan korban yang dianggap terlibat PKI, menangani diskriminasi etnis Tionghoa dan menangani gerakan separatisme Aceh dan Papua. Gus Dur berusaha memberikan ruang untuk mengekspresikan keberagaman setiap individu masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat.

Kata kunci: Pemikiran, Pluralisme, Kebijakan Politik, Ideologi.