Pemberitaan mengenai pembentukan regulasi baru tidak jarang menuai protes dari rakyat, seperti dalam kasus Omnibus Law yang akan digunakan di Indonesia. Sejak dikeluarkan ke publik oleh Presiden, aksi protes warga yang keberatan dengan RUU ini bergulir hingga pengesahan UU tersebut diumumkan oleh pemerintah. Penyebabnya tidak lain adalah keresahan rakyat akan regulasi yang tidak adil dan diluar asas kesejahteraan rakyat. Maraknya pertentangan dari rakyat salah satunya dapat dipengaruhi oleh media sebagai penyalur pesan, karena setiap media memiliki ideologi masing-masing yang mendasari konstruksi berita. Dari hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kajian pesan dalam Ilmu Komunikasi untuk menggali bagaimana pembingkaian pemberitaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan oleh portal berita Katadata.co.id dan Kompas.com pada periode Maret – Mei 2020.
Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis pembingkaian dengan model framing ini mencari unsur-unsur pemberitaan dari segi sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Berita dalam penelitian ini dipilih dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling untuk menentukan berita tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Katadata.co.id dan Kompas.com yang memiliki tema peristiwa yang sama. Pengumpulan data juga didapat dari, studi literatur buku, jurnal dan situs yang terkait.
Hasil kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pembingkaian berita RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada media Katadata.co.id dan Kompas.com. Media Katadata cenderung mengkonstruksikan pemberitaan yang menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat yang kontra akan Omnibus Law, hal ini dapat diamati dari beberapa narasi negatif kepada pernyataan pihak DPR dan Pemerintah. Sedangkan pemberitaan Kompas.com lebih menunjukkan keberpihakan positif terhadap pihak pemerintah dan DPR. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan gagasan dan pernyataan dari pihak DPR lebih besar dalam teks.

Kata kunci: framing, omnibus law, media online