Penelitian ini mengkaji ratio legis sanksi rehabilitasi dan kesesuaian penjatuhan sanksi rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo pada tanggal 20 Oktober 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia. Keberadaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan Narkotika. Memerintahkan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa Gladis Alias Bunga dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid. Sus/ 2020/ PN. Lbo sudah sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.