Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Hukum kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid terhadap putusan lepas dari segala tuntutan Hukum dalam kasus pemalsuan akta otentik secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Mungkid, Jawa Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dengan menemukan koherensi antara norma Hukum dan prinsip Hukum, antara aturan Hukum dan norma Hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma Hukum. Jenis bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan Hukum sekunder. Sumber bahan Hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan Hukum Primer dan bahan Hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan Hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu Pengadilan Negeri Mungkid telah tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pada kasus pemalsuan akta otentik tersebut Majelis hakim telah keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian, dengan hanya condong kepada keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan terdakwa. Kemudian berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Agung mengabulkan kasasi dari penuntut umum dan membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 266 KUHP.

Kata Kunci : Pembuktian, Kasasi, Pemalsuan Akta Otentik