Penelitian hukum ini berisi mengenai kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili terdakwa anak dalam kasus pemerkosaan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder. Teknik  yang dipakai dalam  pengumpulan  bahan hukum dalam penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Skw dalam tindak pidana pemerkosaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana atas bukti-bukti yang diperoleh hakim dalam proses persidangan telah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada putusan ini hakim dalam memutus perkara masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana Undang-Undang tersebut telah dicabut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau dari asas hukum berlakunya undang-undang, putusan hakim tersebut bertentangan dengan asas lex posterior derogat legi priori dan putusan hakim tidak sesuai dengan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Kata Kunci : Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemerkosaan