Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu: (i) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (ii) Rasio Belanja Modal, (iii) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan (iv) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasar Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap IPM. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Kawasan Percepatan Pembangunan Ekonomi dan masing- masing kawasannya 2) Rasio Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di masing-masing kawasan dan Provinsi Jawa Tengah 3) Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di masing-masing kawasan dan Provinsi Jawa Tengah 4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Kawasan Pengembangan Pembangunan Ekonomi dan masing-masing kawasannya, serta Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel dependen di Kawasan Percepatan Pembangunan Ekonomi dan masing-masing kawasannya yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Sedangkan, variabel independen yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel dependen di Kawasan Pengembangan Pembangunan Ekonomi dan masing-masing kawasannya, serta Provinsi Jawa Tengah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota di masing-masing kawasan dapat mengoptimalkan perolehan PAD serta memprioritaskan belanja modal yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti belanja modal untuk pelayanan publik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Perpres Nomor 79 Tahun 2019