Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan faktor pendukung serta faktor penghambat pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi dapat ditunjukan melalui terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan Dan Kelurahan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu: tersedianya potensi wilayah, terciptanya kondisi sosial budaya yang konduktif, tercapainya jumlah penduduk yang memadai, dan terdapatnya luas wilayah yang memadai. Meskipun demikian masih terdapat satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan berupa belum adanya kantor kelurahan yang akan menjadi pusat pemerintahan. Adapun yang menjadi kekhususan dalam kelurahan ini adalah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang dibentuk untuk menjaga kelestarian budaya Betawi. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 dalam rangka penguatan nilai tata budaya melalui pembentukan kelurahan di kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini terdapat beberapa   faktor.   Faktor   pendukung   pembentukan   kelurahan   di   Kawasan
Perkampungan Budaya Betawi, yaitu: dukungan dari para budayawan Betawi terkait perlu adanya kelurahan sendiri di perkampungan budaya Betawi, dan sudah terlalu tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Srengseng Sawah yang mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat di Kelurahan Srengseng Sawah. Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat pembentukan kelurahan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ini, yaitu pertimbangan lain yang memungkinkan berupa belum adanya kantor kelurahan yang akan menjadi pusat pemerintahan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kelurahan, Kawasan Perkampungan
Budaya Betawi