Meskipun memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan energi fosil, harga produksi energi terbarukan yang masih terbilang mahal membuat banyak negara kesulitan untuk mengembangkan energi terbarukan. Karena itulah, negara-negara menerapkan subsidi energi terbarukan. Namun, legalitas subsidi energi terbarukan rupanya menghadapi tantangan dari rezim hukum WTO, khususnya Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). Di sisi lain, negara-negara telah berkomitmen untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan sebelum 2030 sebagai salah satu bagian dari Tujuan Ketujuh UN-SDGs. Oleh karena itulah, penulisan hukum ini bertujuan untuk meneliti permasalahan subsidi energi terbarukan dikaitkan dengan pencapaian Tujuan Ketujuh UN-SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa subsidi energi terbarukan termasuk ke dalam non-actionable subsidies, sehingga negara-negara dapat mempertahankan subsidi energi terbarukannya, sepanjang tidak menimbulkan efek kerugian dan/atau kerugian serius sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.3 jo Pasal 5 SCM Agreement. Di samping itu, kebijakan biaya interkoneksi rendah, perencanaan transmisi listrik antisipatif, dan litbang sangat diperlukan untuk mendukung subsidi energi terbarukan.