Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan dan budaya akses informasi publik pada tunanetra melalui pengalaman mereka dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Pemaknaan informasi publik berdasarkan pengalaman tunanetra ditinjau dengan pendekatan interaksi simbolik dan berhubungan dengan makna, bahasa, dan pemikiran. Intepretasi terhadap budaya akses informasi publik dilakukan dengan menganalisa dan mendeskripsikan orientasi komunikasi tunanetra dalam perbedaan budaya akses informasi publik berdasarkan teori Co-cultural (Griffin dkk., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman tunanetra dalam memenuhi kebutuhan informasi publik ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan informasi publik tunanetra berbeda dan tergantung pada faktor individu, peran sosial, maupun lingkungan. Dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi publik, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh tunanetra, namun teknologi mengambil peranan penting dalam mempermudah tunanetra dalam mengakses informasi publik. Tunenetra mengintepretasikan serta memberikan arti atau makna terhadap fenomena penyediaan layanan informasi publik adalah melalui interaksi mereka dengan orang lain. Orientasi komunikasi tunanetra di Yayasan Mitra Netra terhadap pemenuhan kebutuhan mereka atas informasi publik adalah cenderung asimilasi tidak tegas dan akomodasi agresif. Tunanetra menyesuaikan diri dengan budaya penyediaan layanan informasi yang ada supaya mereka dapat diterima oleh kelompok budaya dominan yaitu orang normal serta tunanetra berusaha untuk mendapat kesetaraan hak terhadap perbedaan budaya layanan informasi publik dengan budaya dominan.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemaknaan informasi publik oleh tunanetra didapatkan melalui proses interaksi. Sehingga tunanetra dapat menentukan orientasi komunikasi mereka terhadap perbedaan budaya akses informasi publik. Berikutnya, kajian mendalam atas pemaknaan dan budaya akses informasi publik pada tunanetra menjadi bahan bagi pemerintah untuk merancang kebijakan layanan informasi publik inklusif yang berorientasi pada seluruh kelompok masyarakat.