Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengupahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan besarnya upah minimum bagi pekerja untuk memenuhi hidup layak, serta untuk mengetahui jaminan kepastian hukum dalam kebijakan penetapan upah minimum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme melalui pola pikir deduksi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengupahan melalui upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum mampu memenuhi hidup layak pekerja/buruh. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis formula penyesuaian upah minimum yang masih terdapat permasalahan diantaranya: pertama, formulasi tersebut telah menghilangkan indikator komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua, hilangnya partisipasi pekerja/buruh dalam penetapan upah minimum. Ketiga, adanya variabel baru berupa batas atas dan batas bawah. Keempat, formula tersebut memberikan pilihan untuk menggunakan tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum bisa memberikan kepastian hukum guna memenuhi hidup layak pekerja/buruh. Hal tersebut didasarkan pada tolok ukur terdapatnya ketidakjelasan isi peraturan yang berakibat multitafsir dan adanya penolakan peraturan dari pekerja/buruh setelah diterbitkan.

Kata kunci : Upah minimum, kepastian hukum, hidup layak