Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa di Indonesia, kesenjangan pengumpulan dana zakat hanya berbanding tidak lebih dari 4?ri perhitugan potensi yang ada disetiap tahunnya, meskipun selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dan khususnya di Kabupaten Karanganyar, angka pengumpulan zakat juga mengalami tren positif yang melebihi dari targget yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi alasan adanya tren positif ini adalah adanya perubahan undang-undang zakat. Dimana tujuannya adalah untuk mampu mendongkrak pengumpulan dana zakat agar dapat mencapai potensi yang ada. Dari adanya kebijakan tersebut, muncul pendekatan korporatisme yang sedikit banyak memunculkan pro dan kontra terhadap pengelolaan zakat. Namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya korporatisme badan zakat ini, mempunyai maksud untuk memberi pengaruh positif dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Corporatism di Kabupaten Karanganyar. Melalui metode kualitiatif deskriptif dengan wawancara mendalam didukung dengan dokumen dan observasi sebagai teknik pengambilan data, penulis menganalisa Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Corporatism di Kabupaten Karanganyar. Dengan ketiga sumber data tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode sebagai bentuk validitas data penelitian. Yang kemudian dianalisis melalui Steps in the Qualitative Research Process oleh McNabb (2015, p. 46). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penerapannya, terdapat pendekatan korporatisme yang kuat dengan kecenderungan kepada Neo Korporatisme. Beberapa pendekatan korporatisme dalam hasil penelitian ini ditunjukan dengan adanya : (1) terdapat sistem hirarkis dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Karanganyar; (2) penyusunan kebijakan zakat di Kabupaten Karanganyar bersifat top-down; (3) adanya sentralisasi administrasi tertinggi dari manajemen terkecil, BAZNS karanganyar, hingga Presiden dan BAZNAS Pusat; (4) Syarat ketat dalam pembentukan LAZIS di Kabupaten Karanganyar; (5) Kontrol dalam rekrutmen pejabat tinggi BAZNAS Karanganyar oleh Bupati Karanganyar; (6) Monopoli sumber dana dengan sumber dana BAZNAS Karanganyar yang berasal dari APBN dan hak amil, sedangkan LAZIS hanya hak amil saja; (7) Pembagian tugas dan fungsi antara BAZNAS Karanganyar dan LAZIS; (8) Pembatasan partisipasi LAZIS di Kabupaten Karanganyar; (9) Kontrol terhadap konflik dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Karanganyar oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Manajemen, Zakat, Korporatisme