Wida Fajrotul Falah. B0417057. 2022. Dinamika Masyarakat Permukiman Informal di Kota Malang Tahun 1985-2001. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan urbanisasi sehingga menempati pusat kota sebagai suatu permukiman pada 1985-2001 di Kota Malang, (2) Keterlibatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam lingkungan permukiman informal Kota Malang pada tahun 1985-2001, (3) Perilaku sosial ekonomi yang terbentuk dalam masyarakat permukiman informal Kota Malang tahun 1985-2001.

            Metode yang digunakan adalah metode sejarah, langkah-langkah dalam metide sejarah adalah Heuristik, Kritik Sumber (Kritik Intern dan Kritik Ekstern), Interpretasi Data, dan tahap terakhir Historiografi. Sumber penelitian ini berupa surat kabar Algemeen Handelsblad didapatkan dari delpher, surat kabar Surya tahun 1999 sampai 2001 tahun Malang yang didapat dari Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA), dan beberapa surat kabar se-zaman didapat dari Monumen Pers  Nasional, seperti Pewarta Soerabaya, dan Surya Malang. Penulis juga menggunakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah daerah Kota seperti Peraturan daerah no.7 Tahun 2001, data-data kependudukan yang didapat dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan Jawa Timur, serta wawancara.

            Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa arus urbanisasi yang terjadi di Kota Malang dapat meningkatkan jumlah permukiman informal, hal tersebut tentunya dapat mengurangi keindahan kota. Keberadaan permukiman informal yang banyak dipandang buruk keindahan tata ruang kota memiliki sisi positif lainnya, yaitu permukiman ini memiliki andil di dalam keberlangsungan perkenomian kota. Permasalahan terkait sampah yang akan menimbulkan penyakit, tempat yang ditinggali, mobilitas dan  pengangkutan barang, kriminalitas, ataupun terkait masalah perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu upaya-upaya perlu dilakukan dalam menangani permukiman informal dengan tetap mempertimbangkan hak warga negara Indonesia dalam bertempat tinggal. Kebijakan pemerintah meliputi : perbaikan maupun pembangunan, pelegalan tanah, hingga penyediaan rumah terjangkau.

            Kesimpulan penelitian ini adalah berjalannya waktu perspektif terhadap keberadaan permukiman informal yang selama ini dianggap sepele ternyata tidak selamanya merugikan kota baik dari segi tata ruang kota maupun ekonomi. Upaya perbaikan dan pengembangan permukiman dapat memberikan ruang baru terhadap kurangnya ketersediaan lahan.