Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti.   Sumber   data   sekunder   adalah   kepustakaan,   peraturan   perundang undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal yang diimplementasikan dengan baik yaitu terlaksananya Pasal 4 Perda Kota Surakarta dalam bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Namun hal yang belum diimplementasikan dengan baik yaitu Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas PUPR Kota Surakarta sebagai instansi pelaksana perda dinilai kurang memuaskan. Selain itu, terdapat beebrapa pasal dalam Perda Kota Surakarta tentang Jalan Kota yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah yaitu peraturan Walikota Surakarta sebagai peraturan pelaksana namun belum juga disahkan Peraturan Walikota tersebut. Dinas PUPR Kota Surakarta sebagai instansi pelaksana Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota memiliki bebrapa kendala pelaksanaan, antara lain kendala faktor internal dan kendala faktor eksternal. Kendala faktor internal tersebut berasal dari kualitas dan kinerja SDM pada Dinas PUPR Kota Surakarta yang kurang, penganggaran APBD untuk penyelenggaraan jalan kota yang dinilai kurang memadai, serta rendahnya pengawasan dari Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas PUPR terhadap pelaksanaan konstruksi dan penggunaan jalan oleh masyarakat, Faktor eksternal pada intinya ada dari masyarakat yang kurang mematuhi aturan mengenai penggunaan jalan dan mengenai rambu lalu lintas, sehingga jalan yang dibangun lebih cepat mengalami kerusakan dan dapat menyebabkan kecelakaan.

Kata Kunci: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelayanan Publik,
Penyelenggaraan Jalan Daerah, Kerusakan Jalan