Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum serta Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim telah sesuai dengan KUHAP serta Undang-Undang yang mengatur mengenai pornografi secara digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di zaman sekarang, pornografi telah menjadi masalah serius yang makin hari kian pelik. Hal ini dikarenakan penyebarannya sangat masif melalui berbagai media. Pornografi secara digital ini sering disebut dengan cyberporn. Banyak orang yang dengan sengaja menyebarluaskan konten pornografi melalui berbagai media digital, khususnya media sosial Line, hingga memperjualbelikannya. Penyebaran pornografi secara digital atau cyberporn yang kian marak terjadi ini perlu mendapat perhatian secara serius mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan bermasyarakat sangatlah besar. Apalagi terhadap anak-anak dibawah umur yang masih sangat rentan terjerumus akan hal-hal negatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah putusan (Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim), bahan pustaka, bahan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian Penuntut Umum dalam penggunaan alat bukti elektronik pada kasus pornografi melalui media sosial telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta KUHAP dan pertimbangan hakim juga telah memenuhi prinsip minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci : Pornografi, Cyberporn, Pembuktian, Alat Bukti Elektronik