Penelitian ini mengkaji permasalahan  mengenai kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 3 tahun dikurangi masa penahanan terhadap anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dalam Putusan Pengadilan   Negeri   Malang   Nomor:   4/Pid.Sus-Anak/2020/PN   Mlg   dengan ketentuan  Pasal  81  Undang-Undang   Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian  putusan  pidana  penjara  3 tahun  terhadap  anak  pelaku  penganiayaan yang  menyebabkan  kematian  dengan  asas-asas  perlindungan  anak  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa penjatuhan putusan pidana 3 tahun penjara
oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tidak melebihi ancaman maksimal pidana penjara yang telah diatur  dalam  Pasal  81  Undang-Undang   Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yakni ancaman sanksi pidana penjaranya maksimal ½ dari ancaman pidana penjara yang diberikan  kepada  narapidana  dewasa.  Tetapi  putusan  tersebut  kurang mencantumkan  tempat  pemenjaraan  yang layak  bagi anak pelaku  tersebut  yaitu LPKA (Lembaga  Pembinaan Khusus Anak) Berdasarkan  fakta -fakta persidangan dan beberapa pertimbangan, hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan asas perlindungan anak.

Kata Kunci  : peradilan  pidana  anak, tindak  pidana  anak,  putusan  hakim, LPKA