Penelitian ini berlatar belakang kasus kemiskinan yang cukup tinggi di Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta memberikan beberapa bantuan untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Namun, tidak menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan hingga saat ini. Adapun bantuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah PKH dan BPMKS.
Kualitas governance menarik ketika dilihat dengan kombinasi teori dari Kaufman, Kraay & Mastruzzi dan dari Knack, karena teori ini membahas secara terperinci terkait kualitas kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuannya. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi dari kualitas governance ini merujuk dari OECD. Untuk mempermudah peneliti dalam menilai dari kualitas governance ini maka digunakanlah skala Guttman. Metode penelitian berbentuk kualitatif. Pengambilan data dan dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi serta wawancara dengan 13 informan. Sedangkan untuk, analisis data menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman.
Hasil dari penelitian ini ialah pada PKH terdapat dua dimensi yang kurang berkualitas. Pertama adalah Dimensi Aturan Hukum terkait aspek hukum mengenai properti milik masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor kebijakan. Kedua adalah Dimensi Suara dan Akuntabilitas, terkait aspek partisipasi masyarakat dan aspek kebebasan berpendapat karena dipengaruhi faktor informasi. Sedangkan untuk BPMKS terdapat dua dimensi yang kurang berkualitas yaitu Dimensi Stabilitas Politik dan Tanpa Kekerasan terkait aspek persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan program karena dipengaruhi oleh faktor informasi. Kemudian Dimensi Kulitas Birokrasi mendapat kriteria kurang berkualitas terkait aspek pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, karena dipengaruhi oleh faktor kapasitas. Keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya membahas pada komponen dari kedua bantuan ini saja. Sehingga, belum membahas secara kesuluruhan ketika dikaitkan dengan kemiskinan di Kelurahan Mojosongo, serta penelitian hanya terbatas di lingkup kelurahan saja dan perlu penyesuaian tertentu apabila digunakan dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

Kata kunci: PKH, BPMKS, Kelurahan Mojosongo, dan Kualitas Governance