Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan
pertama, kendala yang dihadapi masyarakat ketika mengurus Nomor Induk Kependudukan tidak aktif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat digunakan dalam keperluan pelayanan BPJS kesehatan. Kedua, bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani sinkronisasi data pelayanan BPJS Kesehatan dengan NIK yang tidak aktif. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data kependudukan NIK yang tidak aktif pada pelayanan BPJS Kesehatan adalah salah satu bentuk masalah tentang integrasi database yang dimiliki masing-masing instansi. Hal ini terjadi karena konsolidasi NIK ataupun pembaruan dilakukan terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga dukcapil daerah tidak memiliki wewenang dan tidak mendapatkan notifikasi balik. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap pelayanan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut harus membutuhkan data kependudukan yang sinkron antara instansi satu dengan yang lain. Ketepatan data yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut diharapkan akan memudahkan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya konsolidasi yang berkelanjutan dari kedua instansi untuk mengintegrasikan masing-masing data yang dimiliki, sehingga akan didapat data valid yang maksimal dan memudahkan masyarakat ketika digunakan dalam kebutuhan pelayanan publik.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Data kependudukan, NIK, Pemanfaatan data