Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation In Developing Countries Plus (REDD+) di Indonesia, sejauh mana penerapannya dan apa saja kendala yang dialami dalam penerapannya dan melihat sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam REDD+ serta memberikan masukan mengenai pengaturan ideal untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat penerapan REDD+ yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang menganalisa penerapan REDD+ untuk memberikan masukan mengenai pengaturan yang ideal bagi pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan karya ilmiah maupun jurnal hukum.
Hasil penelitian ini menunjukan penerapan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation In Developing Countries Plus (REDD+) di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, walaupun pemerintah mengatakan pada tahun 2019-2020 pemerintah sudah berhasil menurunkan tingkat deforestasi sebesar 75% namun Indonesia masih menjadi negara ketiga di dunia dengan tingkat deforestasi tertinggi. Kendala yang dialami berupa masih adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan REDD+, kurangnya partisipasi dan transparansi yang tidak sesuai dengan safeguard yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enchacement Of Forest Carbon Stocks. Tata kelola kehutanan yang diterapkan pemerintah belum cukup baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena masih adanya kebijakan antar sektoral yang tumpang tindih dan partisipasi masyarakat yang belum efektif sehingga belum dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan dengan menerapkan konsep Good Enviromental Governance sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menguatkan partisipasi masyarakat melalui pengaturan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70 Tahun 2017 sebagai peraturan yang mengatur mengenai REDD+ di Indonesia.

Kata Kunci: REDD+, Pembanguanan Berkelanjutan, Kehutanan, Kebijakan