Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan pertama, fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dalam mencegah pendirian bangunan di atas tanah yang dipergunakan sebagai sarana umum di Perumahan Java Beverly Hill’s. Kedua, mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap pendirian bangunan di atas tanah sarana di Perumahan Java Beverly Hill’s.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui yang fokusnya pada membaca dan mempelajari kompilasi dan mengunduh bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang fokusnya pada membaca dan mempelajari kompilasi dan mengunduh bahan-bahan hukum primer dan sekunder, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 masih terdapat celah hukum yang tidak tertulis, yaitu peraturan daerah lebih fokus kepada sanksi-sanksi yang didapatkan oleh developer. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo juga belum menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk Perumahan Java Beverly Hill’s salah satunya yaitu mengenai adanya pendirian bangunan diatas tanah sarana yang seharusnya digunakan sebagai kepentingan umum warga yang mendiami kawasan perumahan Java Beverly Hill’s.