Perkembangan teknologi dan informasi juga mempengaruhi industri radio. Radio yang semula menggunakan sistem konvensional yang menggunakan spektrum gelombang frekuensi kini berkembang dengan memanfaatkan internet untuk menyiarkan siarannya. Dalam upaya perlindungan terhadap sebuah karya cipta lagu dan musik sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur mengenai sistem pembayaran royalti yang diwajibkan kepada sektorsektor komersial seperti radio. Terdapat perbedaan aspek penyelenggaraan antara radio internet dan radio konvensional. Untuk dapat mengetahui perbedaan penyelenggaraan radio internet dengan radio konvensional, penulis melakukan wawancara kepada informan yaitu General Manager Radio Gentara dan Solo Radio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi pemungutan royalti yang terjadi pada radio internet khususnya pada Radio Gentara dan Solo Radio.   Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode studi kasus dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada informan, studi kepustakaan yang meliputi buku, daftar atau tabel, dokumen serta perundang-undangan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan royalti sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum terimplementasi di Radio Gentara dan Solo Radio. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi pemungutan royalti tersebut belum dapat berjalan efektif karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Peneliti kemudian memberikan saran agar LMKN melakukan peningkatan pelaksanaan pemungutan royalti sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran royalti. Serta diciptakan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai penyiaran radio melalui radio internet sehingga dapat menekan kemunginan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh radio internet.