Kabupaten Madiun memiliki potensi alam yang cukup melimpah untuk dikembangkan menjadi tempat wisata. Salah satu pemanfaatan potensi alam yang populer yaitu berdirinya Wisata Watu Rumpuk.Tebentuknya wisata tersebut berawal dari kondisi Desa Mendak yang gagal panen cengkeh pada tahun 2015 – 2016, sehingga masyarakat perlu sumber pendapatan dari sektor lain. Pemerintah Desa Mendak bersama pemuda Desa melalui organisasi Karang Taruna membentuk POKDARWIS( Kelompok Sadar Wisata) yang bernama Panorama Wilis untuk mengelola wisata. Keberhasilan pengelolaan pariwisata mampu diraih dengan cara menjaga modal sosial masyarakat seperti nilai, norma, kepercayaan, kerja sama, serta hubungan interaksi antar individu. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana modal sosial di dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengelola wisata Watu Rumpuk dan dianalisis menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam. Pengambilan sampel dengan cara purposive dengan informan yaitu Ketua Pokdarwis beserta anggota, serta kepala desa dan masyarakat yang juga terlibat dalam membantu pengelolaan. Data diperoleh secara langsung (primer) ditemukan peneliti dilapangan maupun data pelengkap atau pendukung (sekunder). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian berupa tahap pengelolaan Wisata Watu Rumpuk meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dalam pengeloaan wisata terdapat faktor pendukung yaitu dukungan dari pemerintah, semangat gotong rotong masyarakat dan potensi alam yang memadai. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pengelolaan yaitu adanya dana yang terbatas. Modal Sosial Kelompok Sadar Wisata terkait jaringan dapat dilihat dari hubungan antara pokdarwis dengan masyarakat, pokdarwis dengan perusahaan dan Pokdarwis dengan Pemerintah Desa, dan pokdarwis dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun. Modal sosial terkait kepercayaan terlihat dari transparansi pengelolaan keuangan pokdarwis. norma yang berlaku pada pengelolaan wisata watu rumpuk telah disepakati bersama oleh masyarakat yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan secara fleksibel.