Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pemungutan pajak Reklame di Kota Surakarta berdasarkan pada peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 serta mengetahui hambatan yang terjadi dan solusi dari hambatan yang ada.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan pejabat dari Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta, sumber data sekunder yang digunakan berasal dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel maupun berita dari Internet. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi pemungutan pajak Reklame di Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019. Namun masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dan masih banyak masyarakat yang memasang reklame liar yang tidak memiliki izin serta tidak memperdulikan keindahan dan lingkungan di Kota Surakarta. Pemerintah diharapkan lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga penerimaan pajak daerah dari pajak reklame akan terus meningkat dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terus berjalan dan berkembang guna kesejahteraan masyarakat sendiri.

Kata Kunci : Implementasi, Pemungutan, Pajak Reklame, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Surakarta