Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar untuk tempat wisata dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai legalitas penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya isu hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian perspektif serta menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan.
Wisata alam menjadi salah satu bentuk pemanfaatan hutan lindung yang termasuk dalam kategori pemanfaatan jasa lingkungan menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Pembukaan wisata di kawasan hutan lindung diperbolehkan dengan ketentuan untuk tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak unsur lingkungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para pihak-pihak yang terlibat tidak berlaku demikian, terdapat oknum-oknum yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Selain terdapat pelanggaran dalam pemanfaatan hutan lindung sebagai tempat wisata, permasalahan lain terjadi dalam penarikan retribusi, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pengelola hutan lindung, pihaknya merasa jika penarikan retribusi di tempat wisata yang menggunakan hutan lindung pada dasarnya bukan hak dari pemerintah daerah sebab pengelola hutan lindung bukan berasal dari pemerintah daerah akan Perum Perhutani itu sendiri.