Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo dengan aspek keadilan. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang tepat untuk mendirikan sebuah perusahaan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang berdiri mulai dari pinggiran daerah hingga tengah daerah. Banyaknya perusahaan yang beroperasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang besar untuk menyerap sumber daya manusia atau pekerja guna menggerakkan roda produksi perusahaan. Banyaknya pekerja yang bekerja mengakibatkan perselisihan hubungan industrial yang meningkat akibat menurunnya kesejahteraan pekerja, terlebih pandemi korona pada tahun 2020 memberikan dampak nyata bagi pihak pengusaha atau perusahaan hingga pekerja atau buruh. Banyaknya perselisihan hubungan industrial yang terjadi dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial harus didasarkan pada aspek keadilan sesuai dengan keadilan pancasila. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sifat penelitian dan pendekatan yang digunakan yaitu preskriptif dan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan telaah kasus perselisihan, masih terdapat tata cara, anjuran dan kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Aspek Keadilan, dimana aspek keadilan pancasila mempunyai karakteristik yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, dan Keadilan Pancasila