Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW untuk mewujudkan keadilan masyarakat di Kabupaten Karanganyar dan untuk membangun bentuk ideal partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW untuk mewujudkan keadilan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Metode penelitian yang adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan narasumber di lapangan serta studi dokumen dengan membaca, mengkaji, membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan karya ilmiah maupun jurnal hukum. Untuk Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik analisi kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Kabupaten Karanganyar tidak optimal dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat karena proses partisipasi hanya dilakukan 1 kali dalam bentuk diskusi terbuka antara pembuat kebijakan dengan perwakilan masyarakat. Dengan bentuk partisipasi yang demikian aspirasi masyarakat tidak tertampung secara optimal dalam kebijakan RTRW di Kabupaten Karangnyar. Partisipasi masyarakat sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan yang di amanatkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, jika dilihat menggunakan Arnstein Theory partisipasi masyarakat yang sudah berjalan di Kabuaten Karanganyar saat ini ada pada tahapan Consultation / Konsultasi namun tidak optimal sehingga diperlukan bentuk ideal untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Kabupaten Karanganyar, bentuk ideal tersebut ada pada tahapan Citizen Control karena pada tahapan ini masyarakat memiliki kontribusi penuh untuk mengatur program atau kebijakan serta bertanggung jawab atas segala aspek kebijakan tersebut.