Desentralisasi Fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengelola keuangan dan perimbangan alokasi dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur peran desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagai variabel independen, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel kontrol. Periode yang digunakan adalah tahun 2013-2019. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan regresi data panel dengan software STATA 16. Model terbaik berdasarkan hasil uji dalam data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model. Penelitian ini merupakan Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Bagi Hasil dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia. Rekomendasi penelitian ini adalah : a) mengoptimalkan peran desentralisasi fiskal untuk sepenuhnya pembangunan manusia, b) memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan PAD, DAU, DAK, DBH, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, c) Lebih memperhatikan rakyat miskin terutama di wilayah terpencil agar jumlah penduduk miskin dan pengangguran berkurang sehingga tidak terjadi kesenjangan antar daerah.  

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan.