Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui korupsi politik pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan konstruksi hukum korupsi politik di Indonesia. Sifat penelitian hukum yang disusun oleh penulis adalah preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian hukum ini yaitu korupsi politik terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terletak pada perbuatan pejabat negara yang melanggar kepentingan umum dengan norma yang memberikan imunitas kepada pejabat negara sebagaimana tertuang di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2). Norma pengecualian terhadap ketentuan pidana umum dari pasal ini tidak dapat berdiri sendiri. Secara komprehensif, diperlukan kondisi pendukung yang dapat memberikan dukungan keberadaan pasal tersebut yang dibuat dalam kondisi darurat. Secara lebih lanjut, diperlukan konstruksi hukum guna memenuhi norma hukum yang diperlukan bagi kebutuhan kondisi masyarakat.  Konstruksi hukum dari korupsi politik di Indonesia dapat dilakukan melalui metode penghalusan hukum (penyempitan hukum). Dalam hal ini, konstruksi hukum dengan cara menerapkan prinsip atas suatu ketentuan untuk dapat diberlakukan secara lebih sempit yaitu korupsi dalam Undang-Undang Tipikot menjadi korupsi politik yang menitikberatkan pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan dari pejabat negara atau penyelenggara negara dalam kegiatan politiknya.