Penulisan ini mengkaji dan menganalisis dibidang pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit terkhusus di Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat setelah lahirnya Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan. Kedua, menganalisis tentang faktor penghambat dalam pelimpahanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa undang-undang terkait, dan sumber bahan hukum sekunder yakni tulisan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan hasil wawancara dengan Pengadilan Negeri Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang dianalisis menggunakan metode deduksi dan induksi.

Penelitian ini menunjukan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dilimpahkan dalam bentuk pidana denda, pelimpahan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam bentuk pidana denda disertai dengan penuntutan secara kumulatif dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit hal tersebut mampu membantu Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018. 2) faktor penghambat dalam pelimpahan pertanggungjawaban pidana korporasi disebabkan oleh beberapa tahap yakni formulasi berupa ketiadaan kriteria pertanggungjawaban korporasi dan penuntutan yang rendah, tahap aplikasi berupa keterbatasan pengadilan dalam tata kelola perizinan dan dalam hal menilai science evidence, serta tahap aplikasi berupa ketidakjelasan perbendaharaan kas negra untuk pemulihan lingkungan yang rusak akibat pengelolaan lingkungan.