RAMADHAN KURNIAWAN, E0018329, PELAKSANAAN PENGATURAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN BOYOLALI ” . Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan Tunjangan Hari Raya ( THR) dan kendalanya di Kabupaten Boyolali pada masa pandemi covid -19.Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber hukum penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum bersifat peskriptif menggunakan metode penalaran deduksi dengan metode silogisme.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pandemi covid – 19 yang berdampak di sektor ekonomi terkhusus perusahaan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan salah satunya berkaitan dengan pemberian THR. Pada tahun 2020 terbit SE Menteri Ketenagakerjaan No : M/6/HI.00.01/V/2020 yang berisi keringanan waktu pembayaran THR bisa dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2020 dengan syarat harus ada kesepakatan dengan pekerja. Pada tahun 2021 SE Menteri Ketenagakerjaan No : M/6/HK.04/IV/2021 yang berisi keringanan waktu pembayaran THR yang didasarkan kesepakatan pekerja dengan batas maksimal dibayarkan sebelum hari raya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada tahun 2020 dari 70 perusahaan, sekitar 16 perusahaan yang melakukan pembayaran THR bertahap, perusahaan yang memberikan THR terhadap perkerja/ buruh kurang dari ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 sebanyak 2 perusahaan . Pada tahun 2021 dari 71 perusahaan terdapat sekitar 14 perusahaan yang membayarkan THR secara bertahap yang mana pelunasan THR tersebut melebihi ketentuan yang berlaku serta 3 perusahaan yang membayarkan THR dengan nominal tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian pelaksanaan THR tahun 2020 dan 2021 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kendala pelaksanaan pengaturan THR dari internal perusahaan adanya penurunan pendapatan akibat pandemi covid – 19, kurangnya transparansi data keuangan oleh perusahaan dengan pihak DISKOPNAKER Kabupaten Boyolali, pelaksanaan monitoring perusahaan kurang berjalan dengan maksimal akibat dilakukan secara online, sanksi yang kurang berdampak banyak terhadap perusahaan pelanggar peraturan.
Kata Kunci : THR, Pandemi covid – 19, Perusahaan