Konflik tenurial masih terjadi di Indonesia, di Lombok misalnya, konflik ini terjadi akibat interaksi sosial antara masyarakat dengan negara yang dipicu oleh klaim sepihak dari sebagian warga desa Bebidas, Lombok yang bertindak atas nama masyarakat adat untuk mengambil alih apa yang mereka yakini sebagai 'tanah leluhur mereka'. Penelitian ini menganalisis proses kolaborasi yang melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan konflik kepemilikan klaim tanah adat di desa Bebidas, Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada teori collaborative governance dari dimensi prinsipled engagement, shared motivation dan capacity for joint action. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dimana sumber data didapatkan dari penelesuran dokumen, pengamatan (studi penjajakan) serta wawancara dengan beberapa informan.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dimensi principled engagement  menganalisis tentang konflik yang didorong oleh faktor ekonomi karena terbatasnya ketersediaan lahan dan juga faktor politik yang dikendalikan oleh oknum kepala desa untuk kepentingan politiknya. Para pihak memandang bahwa tindakan kolaborasi melalui dialog dan pertemuan diyakini dapat menjadi wadah untuk menghasilkan solusi akan konflik ini melalui kesepakatan yang dihasilkan. Dalam konteks shared motivation, kepercayaan dan pengertian dibangun dengan komunikasi yang intensif, sementara komitmen muncul dari hasil membangun kepercayaan dan pengertian. Kelemahan terdapat dalam proses membangun pemahaman terutama masyarakat yang memiliki ketimpangan pengertian sehingga  proses penyelesaian konflik menjadi lama. Walaupun begitu, kolaborasi telah mampu menghasilkan capacity for joint action yang mendorong terciptanya beberapa berupa Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebagai tonggak sejarah untuk menghentikan konflik dan memulai untuk membangun relasi baru yang damai dan harmonis
Saran yang bisa diberikan yaitu perlunya penerapan konsultasi publik yang melibatkan baik pemerintah, akademisi dan NGO dalam hal meningkatkan kesadaran agar ketimpangan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga area konservasi dapat diatasi, begitu juga diperlukan perluasan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar kesejahteraan meningkat dengan harapan menghindarkan pada munculnya konflik serupa.

Keywords: Konflik tenurial, tata kelola kolaboratif, tindakan kolaborasi