Kehadiran teknologi sangat membantu pekerjaan manusia. Di tataran pemerintahan, perkembangan teknologi juga telah dimanfaatkan dengan memunculkan electronic government (e-gov). Dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial Kota Surakarta mencoba melakukan terobosan baru, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) untuk mengatasi permasalahan data keluarga miskin di Kota Surakarta, karena terdapat temuan yang menyatakan bahwa data keluarga miskin di Kota Surakarta yang masuk dalam dua tahun terakhir ternyata hampir 30 persen indikator diterima tidak lengkap. Selain itu, selama tahun 2012-2017, persentase penurunan jumlah kemiskinan di Kota Surakarta sangat kecil, yang mengindikasikan intervensi program penanggulangan kemiskinan belum sesuai dengan kebutuhan warga miskin. Hal ini didukung dengan data yang menyatakan bahwa hampir 80 persen bantuan sosial tidak tepat sasaran. Salah satu dasar dan prasyarat pelaksanaan e-gov adalah Government Process Reengineering (GPR), namun GPR saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah fungsional dan non-fungsional. Maka digunakan teori GPR Model Sausam oleh Gupta dan Rajan (2018) yang mengadopsi rekayasa ulang dalam proses pemerintah dan melibatkan pendekatan arsitektur untuk menghadapi tantangan fungsional dan non-fungsional di sektor pemerintah. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Validitas data menggunakan tiga kriteria trustworthiness, yaitu credibility, transferability dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan model analisis arus aktifitas oleh Miles, dkk. (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam proses rekayasa ulang pemerintah dalam E-SIK. GPR pada E-SIK dapat membantu perubahan proses pendataan keluarga miskin dari manual ke elektronik. Namun, ditemukan juga beberapa kekurangan yaitu tidak adanya modul pelatihan dalam proses pelatihan dan tidak adanya kontrak pemeliharaan tahunan dalam proses pemeliharaan. Kekurangan lain terdapat pada tidak ditemukannya penjadwalan yang jelas pada proses integrasi dan pemeliharaan.

Kata kunci: Electronic Government, Government Process Reengineering, Model Sausam, Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik.