Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi pengaturan jaminan pangan halal yang berbasis asas keamanan dan keselamatan konsumen yang meliputi substansi hukum dan struktur hukum. Substansi hukum berupa pengaturan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha dan pengaturan birokrasi penerbitan sertifikat halal yang efisien. Sedangkan struktur hukum berupa pengaturan penegakan hukum administrasi yang efektif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka, beberapa fakta hukum dimintakan konfirmasi kepada beberapa pihak. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan silogisme induksi-deduksi dan interpretasi. Sebagai premis mayor, filsafat Pancasila,  teori Sistem Hukum, asas keamanan dan keselamatan konsumen, teori Sibernetika, teori  Birokrasi, teori Prasyarat 3A + 1, sedangkan premis minornya adalah pengaturan jaminan pangan halal di Indonesia. 

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan pertama, pengaturan jaminan pangan halal di Indonesia belum berbasis asas keamanan dan keselamatan konsumen, masih terdapat pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil masih berorientasi pada keadilan libertarian. Birokrasi penerbitan sertifikat halal belum efisien serta pengaturan penegakan hukum administrasi belum efketif. Kedua, asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan jembatan antara Pancasila dengan peraturan perundang-undangan jaminan pangan halal. Asas ini seharusnya dijadikan pedoman untuk mengembangkan sistem jaminan pangan halal yang memberikan kepastian hukum, yang terdiri dari (1) penyelarasan peraturan perundang-undangan jaminan pangan halal; (2) kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tetap dilakukan pemeriksaan oleh LPH; (3) pembentukan BPJPH Daerah; (4) menambah jumlah pengawas JPH serta pendelegasian kewenangan dalam memberikan sanksi administrasi.