Prima Maharani Putri, T311808011, Penerapan Local Wisdom dalam Kebijakan Regulasi Pencegahan Transmisi HIV/AIDS Sebagai Upaya Perlindungan bagi Masyarakat Di Provinsi Bali. Promotor: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. Co-Promotor: Prof. Dr. dr. Hartono, M.Si., Dr. Widodo Tresno Novianto, M.Hum. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya upaya pencegahan transmisi HIV/AIDS, menganalisis kebijakan dan kearifan lokal (local wisdom) yang dapat memberikan langkah sistematis untuk mengatasi adanya kesenjangan dari berbagai kebijakan pusat dan berbagai kebijakan lokal (local wisdom), serta menyusun konsep dan sistematika langkah nyata dalam mengubah perilaku masyarakat guna merumuskan konsep strategis sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam manajemen transmisi HIV/AIDS untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat di Provinsi Bali.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pemilihan studi socio-legal ini sebagai cara untuk menjawab kompleksitas dalam manajemen transmisi HIV/AIDS yang tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum saja, tetapi juga diperlukan berbagai pendekatan disiplin atau sub disiplin ilmu lain. Penelitian ini menekankan pada pencarian dokumen hukum dan berbagai literatur dengan didukung wawancara dari narasumber yang kompeten. Pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach, Conceptual Approach dan Legal Anthropological Approach.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor-faktor penyebab tidak efektifnya upaya penanggulangan HIV/AIDS, yang meliputi faktor rancang bangun tata organisasi pemerintahan, faktor kepadatan dan ruang lingkup wilayah, faktor penerapan kebijakan pusat dan kebijakan lokal dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Bali dan juga faktor disparitas anggaran. Awig-awig sebagai salah satu kearifan lokal di Provinsi Bali dalam upaya pencegahan transmisi HIV/AIDS memiliki karakteristik yang relevan dalam mengatur perilaku masyarakat. Serangkaian proses harmonisasi harus dilakukan terhadap adanya multi regulasi sistem kebijakan dan perbaikan berbagai data serta instrument administratif berkas dalam proses pendataan kependudukan perlu ditambahkan kolom keadaan kesehatan.