Penelitian tesis bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang No.2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer diterbitkan agar Persekutuan komanditer/ CV (Commanditaire Venootschap) dapat memiliki hak atas tanah melalui sekutunya. Meski nama yang tercatat dalam sertifikat adalah para sekutu, aset  tersebut adalah aset pribadi perusahaan yang didasari dengan perjanjian tambahan untuk menegaskan bahwa nama-nama tersebut hanya bertindak untuk dan atas nama mewakili CV. Saat salah satu sekutu meninggal dunia, harus ada penggantian nama untuk nama sekutu yang tercantum dalam sertifikat Hak Guna Bangunan. Saat sekutu yang meninggal dianggap tidak dapat lagi mewakili CV maka ada langkah tertentu agar dapat digantikan sekutu lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dikaji secara preskriptif analitis yang penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah serta menggunakan metode kepustakaan bahan hukum dan wawancara pihak terkait. Surat edaran merupakan diskresi pemerintah atau ketentuan teknis berupa tulisan. Diskresi yang melanggar atau tidak sesuai aturan yang berlaku mengakibatkan adanya suatu konsekuensi hukum. Surat edaran merupakan produk diskresi pemerintah apabila dalam pelaksanaanya tidak sesuai rambu-rambu akan berakibat batal demi hukum terhadap produk hukum terkait ketentuan dalam surat edaran.

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Persekutuan Komanditer, Sertifikat