<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} </style> <![endif]-->

Penelitian ini mendeskripiskan dan mengetahui permasalahan komunikasi publik melalui media sosial yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan melalui sarana media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan, yakni dilakukan untuk mencari pemecahan masalah-masalah nyata. Hasil penelitian yang obyektif mengenai latar belakang dan sebab-sebab suatu masalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yakni, penelitian hukum dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Kepala bidang Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui observasi, wawancara. Sumber data yang digunakan mencakup bahan studi penelitian primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kurang tersampaikan dikarenakan minimnya penyebaran informasi yang dilakukan yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang informasi pelayanan administrasi kependudukan. Dibuktikan banyaknya masyarakat tidak mengetahui alur pelayanan dan cara untuk mendapatkan dokumen kependudukan, perlu adanya upaya meningkatkan komunikasi publik tentang administrasi kependudukan kepada masyarakat khususnya menggunakan sarana media sosial.