Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) terhadap Upaya Pajak (Tax Effort) sebagai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upaya Pajak (Tax Effort) di Kawasan Soloraya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Data Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal (BM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri 2010 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan unit analisis meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel menggunakan software Eviews 12 dengan model regresi terpilih yaitu Random Effect Model (REM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upaya Pajak (Tax Effort), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upaya Pajak (Tax Effort), Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Upaya Pajak (Tax Effort), Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upaya Pajak (Tax Effort) serta variabel penentu yang berpengaruh paling dominan terhadap Upaya Pajak (Tax Effort) adalah Belanja Modal (BM). Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah sebaiknya mengkaji kembali berbagai kebijakan dan cara untuk meningkatkan Upaya Pajak (Tax Effort) melalui penguatan basis pajak lokal, pemerintah pusat sebaiknya mengkaji kembali formulasi pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan lebih besar nominal belanja terhadap sektor-sektor produktif serta penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan tahun penelitian dengan pertimbangan masa politik kepala daerah kabupaten/kota.