ABSTRAK

Hernawan Hadi, T. 312002010. Prinsip Keadilan Pancasila Dan Azas Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Mekanisme Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Badan Usaha Milik Negara Melalui Metode Sinergi.

                                 Tujuan penulisan atau penelitian ini adalah untuk mengetahui,mendiskripsikan dan menganalisis terhadap diterbitkannya Permen BUMN No.08/MBU/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN,dapat memberikan fleksibelitas BUMN dalam melaksanaan pengadaan barang dan jasa hal ini dapat mempersingkat waktu dan meningkatkan kesempatan bisnis perusahaan BUMN sehingga tujuan dibentuknya BUMN dan dilain pihak di hadapkan pada fair competition sebagai azas persaing usaha. Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah mendasarkan pada metode yuridis-normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mendasarkan pada studi perbandingan perundang-undangan. Karakteristik penelitian adalah penelitian hukum doktrinal. Analisis bahan hukum adalah secara induktif kualitatif disamping metode interpretasi yaitu data kualitatif dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing utnuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian. Permen BUMN No.08/MBU/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN,Permen BUMN tersebut banyak yang berpendapat  mengindikasikan terciptanya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain adalah Surat KKPU No.136/SJ-B2/2014 tentang Tanggapan Surat No.U-686/C20000.DS/2014 kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero),Surat KPPU No.63/KN/V/2014 kepada Menteri Negara BUMN,Keputusan KPPU N0.7/KPPU/2013,Keputusan KPPU No.23/KPPU/2010. Ketidak-adilan yang timbul dari Permen BUMN tersebut yang dirasakan sebagian para pengusaha,diimbangi keadilan rasa keadilan sosial yang tercipta berdasarkan sila kedua yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,mengingat BUMN adalah kepanjang tanganan negara untuk mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha harus mendasarkan fair competition, dan Sinergi BUMN merupakan pengecualian karena BUMN merupakan kepanjang tangan Negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat banyak,yang seharusnya di tambahkan dalam pasal-pasal di perubahan UU No.5 Th.1999.

Abstract

Hernawan Hadi, T.312002010. Principles of Fairness Pancasila and Fair Business Competition in the Mechanism of Procurement of Goods and / or Services in State-Owned Enterprises (BUMN) through the Synergy Method.

The purpose of this research is  find out and describe the issuance of Regulation of the Minister of BUMN No. 08 / MBU / 12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for BUMN .Minister of BUMN Regulation No. Per-08 / MBU / 2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for BUMN ,which can provide BUMN flexibility in carrying out the procurement of goods and services, as to shorten time and increase business opportunities for BUMN companies so that the purpose of establishing BUMN can be realized properly. The approximation method used in this research is based on the juridical-normative method which is a research-approach based on statutory provisions The research characteristic is doctrinal legal research. Data analysis used is qualitative inductive in addition to the method of interpretation, namely qualitative data separated according to their respective categories to be interpreted in an attempt to answer the research problem Regulation of the Minister of BUMN No. 08 / MBU / 12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for BUMN, many of the BUMN Ministerial Decrees argue that these regulations indicate the cause of monopolistic activities and unfair business competition, among others, is KKPU Letter No. 136 / SJ-B2 / 2014 concerning Response to Letter No.U-686 / C20000.DS / 2014 to the Chairman of the Procurement Committee for Distribution Services of PT Pupuk Indonesia (Persero), KPPU Letter No.63 / KN / V / 2014 to the State Minister for BUMN , KPPU Decree N0.7 / KPPU / 2013, KPPU Decree No.23 / KPPU / 2010. The injustice arising from the Ministerial Regulation of BUMN perceived by some entrepreneurs, balanced by the sense of justice created based on the fifth precept, namely justice for all Indonesian people, considering that BUMN is the state's arm to build economic democracy that based on Pancasila. The implementation of the Business Competition Law should be based on fair competition, and BUMN Synergy is an exception because BUMN is an implementation of State duties to fulfill the lives of the people.