SYIFA AISYAH. 2022. E0018382. TELAAH PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN KAJIAN PEMBUKTIAN ATAS PERKARA TINDAKAN MALPRAKTIK PENYAKIT KULIT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2019/PN.KBU). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab isu hukum mengenai pertimbangan hukum hakim berdasarkan ketentuan dari Undang- Undang Nomor 48 Pasal 6 ayat (2) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kajian pembuktian perkara malpraktik berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehataan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara malpraktik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian menggunakan teknik analisis deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam suatu perkara memerlukan adanya suatu pembuktian yang dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dimana dalam hal ini pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan merupakan tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan persidangan guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah tenaga kesehatan dan menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan membuktikan bahwa terdakwa yaitu Perawat memenuhi unsur Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.