Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat sahnya kontrak jual beli online dalam situs Blibli.com dengan cara menganalisis Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta untuk mengetahui apakah asas keadilan sudah terdapat dalam kontrak jual beli online yang dilakukan melalui situs Blibli.com.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan teknik studi pustaka. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi dengan berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor serta ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa syarat sahnya kontrak jual beli online diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Bab III Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 sampai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen serta terkait kontrak jual beli online pada situs Blibli.com belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan berkontrak dikarenakan belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki dan dijalankan antara Pengguna dengan pihak Blibli.com. Mengenai asas keadilan pada situs Blibli.com ternyata belum terpenuhi asas keadilan berkontrak tersebut. Dikarenakan terdapat porsi tidak seimbang antara Pengguna dengan Blibli.com itu sendiri.