INSAN TAJALI NUR. T311908011. MODEL PENGEMBANGAN BELEIDSREGEL (PERATURAN KEBIJAKAN) UNTUK MENCIPTAKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS KERAKYATAN. Promotor: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Co-Promotor: Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitan ini bertujuan menunjukkan terkait pengembangan beleidsregel yang masih bias dari cita hukum dan tujuan berikutnya yakni menggagas suatu model pengembangan ideal dengan menempatkan peraturan kebijakan sebagai produk hukum yang berorientasi berbasis kerakyatan terhadap Peraturan Perundang-undangan bagi negara hukum dan demokrasi guna menghindari ego sektoral dan tumpah tindih yang berimplikasi pada tata kelola yang lemah. Metode penelitian ini adalah doktrinal, dengan diskriptif analitis menjadi cara yang tepat, melalui pendekatan sejarah, perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 merupakan obyek penelitian, dengan alasan acapkali digunakan sebagai cara yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan negara dengan pembentukan dan karakteristik berbeda, yakni perpaduan bentuk antara regeling maupun beschikking (diskresi). Dalam hukum Indonesia Peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang tidak tersentuh pada beberapa indikasi ilmu perundang-undangan yakni jenis, sifat, lingkup, dan daya uji. Guna mengalisa hal tersebut maka perlunya memperjelas kedudukan peraturan kebijakan dalam hukum Indonesia.Peneliti merujuk beberapa teori dan tinjauan pustaka yakni Premis Mayor: konsep prismatik, negara hukum dan kedaulatan rakyat. Sedangkan premis minor ditemukan pada Pendekatan undang-undang (bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pertama, kehadiran beleids membawa dampak kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh penyelenggara negara. Namun Peraturan kebijakan tidak bisa dihilangkan dari bangsa, justru dihadirkan dalam penyelenggaraan negara dalam model pengembangan yang ideal bagi cita hukum. Peraturan kebijakan memiliki karekteristik berbeda dari peraturan perundang-undangan dari sisi pelaksana dan belum adanya aturan yag mengatur tentang hal ini. Kedua, Model pengembangan peraturan kebijakan yang berbasis kerakyatan melalui sinergisitas regeling dan beleidsregel memperjelas kedudukan keduanya. Ketiga, hal konkret yang perlu diwujudkan model ini adalah a) kemauan Otoritas dalam mengevaluasi keberadaan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 yang jelas bukan bagian produk hukum yang partisipatif. b) menempatkan secara tegas kepada peraturan kebijakan berada dibawah peraturan perundang-undangan melalui undang-undang yang an sich terkait Administrasi Pemerintahan. c) beleids diuji melalui Peradilan Administrasi dengan batu uji adalah Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.