Penulis Utama : Insan Tajali Nur
Penulis Tambahan : 1. -
NIM / NIP : T311908011
Tahun : 2022
Judul : MODEL PENGEMBANGAN BELEIDSREGEL (PERATURAN KEBIJAKAN) UNTUK MENCIPTAKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS KERAKYATAN
Edisi :
Imprint : SURAKARTA - Fak. Hukum - 2022
Kolasi :
Sumber :
Subyek : -
Jenis Dokumen : Disertasi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

INSAN TAJALI NUR. T311908011. MODEL PENGEMBANGAN BELEIDSREGEL (PERATURAN KEBIJAKAN) UNTUK MENCIPTAKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS KERAKYATAN. Promotor: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Co-Promotor: Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

 

Penelitan ini bertujuan menunjukkan terkait pengembangan beleidsregel yang masih bias dari cita hukum dan tujuan berikutnya yakni menggagas suatu model pengembangan ideal dengan menempatkan peraturan kebijakan sebagai produk hukum yang berorientasi berbasis kerakyatan terhadap Peraturan Perundang-undangan bagi negara hukum dan demokrasi guna menghindari ego sektoral dan tumpah tindih yang berimplikasi pada tata kelola yang lemah. Metode penelitian ini adalah doktrinal, dengan diskriptif analitis menjadi cara yang tepat, melalui pendekatan sejarah, perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 merupakan obyek penelitian, dengan alasan acapkali digunakan sebagai cara yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan negara dengan pembentukan dan karakteristik berbeda, yakni perpaduan bentuk antara regeling maupun beschikking (diskresi). Dalam hukum Indonesia Peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang tidak tersentuh pada beberapa indikasi ilmu perundang-undangan yakni jenis, sifat, lingkup, dan daya uji. Guna mengalisa hal tersebut maka perlunya memperjelas kedudukan peraturan kebijakan dalam hukum Indonesia.Peneliti merujuk beberapa teori dan tinjauan pustaka yakni Premis Mayor: konsep prismatik, negara hukum dan kedaulatan rakyat. Sedangkan premis minor ditemukan pada Pendekatan undang-undang (bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pertama, kehadiran beleids membawa dampak kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh penyelenggara negara. Namun Peraturan kebijakan tidak bisa dihilangkan dari bangsa, justru dihadirkan dalam penyelenggaraan negara dalam model pengembangan yang ideal bagi cita hukum. Peraturan kebijakan memiliki karekteristik berbeda dari peraturan perundang-undangan dari sisi pelaksana dan belum adanya aturan yag mengatur tentang hal ini. Kedua, Model pengembangan peraturan kebijakan yang berbasis kerakyatan melalui sinergisitas regeling dan beleidsregel memperjelas kedudukan keduanya. Ketiga, hal konkret yang perlu diwujudkan model ini adalah a) kemauan Otoritas dalam mengevaluasi keberadaan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 yang jelas bukan bagian produk hukum yang partisipatif. b) menempatkan secara tegas kepada peraturan kebijakan berada dibawah peraturan perundang-undangan melalui undang-undang yang an sich terkait Administrasi Pemerintahan. c) beleids diuji melalui Peradilan Administrasi dengan batu uji adalah Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

File Dokumen Tugas Akhir : Tidak ada file.
File Dokumen Karya Dosen : 2_2 FILE SAMPUL DISERTASI INSAN 22_09_2022-1.pdf
3_3 BAB 1 DISERTASI INSAN 22_09_2022..pdf
4_4 BAB II DISERTASI INSAN 22_09_2022.pdf
5_5 BAB 3 DISERTASI INSAN 22_09_2022.pdf
6_6 BAB IV DISERTASI INSAN 22_09_2022-140-304.pdf
7_7 BAB V DISERTASI INSAN 22_09_2022-305-417.pdf
8_8 BAB VI DISERTASI INSAN 22_09_2022-418-422.pdf
9_9. DAFTAR PUSTAKA DISERTASI INSAN 22_09_2022-423-445.pdf
10_10 LAMPIRAN DISERTASI INSAN 22_09_2022-446.pdf
Status : Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
2. Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum
Catatan Umum : -
Fakultas : Fak. Hukum