Penulisan  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  verifikasi administrasi  dan  proses  verifikasi  faktual yang  dilaksanakan   oleh   KPUD Surakarta terhadap pasangan calon perseorangan dan problematika  yang  dihadapi serta mencari solusi ideal dari problematika tersebut.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum   ini   adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan
pendekatan kualitatif. Data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara serta penarikan data secara deduktif.
Berlandaskan hasil penelitian penulis menunjukkan: 1)Meskipun dalam melaksanakan proses  verifikasi  administrasi  dan  faktual sudah  sesuai   aturan hukum yang berlaku baik itu undang-undang ataupun peraturan KPU,  KPUD Surakarta menghadapi  beberapa  problematika  yaitu  meliputi  problematika teknis  dan problematika non teknis. Problematika teknis yaitu problematika yang  terjadi karena dalam pelaksanaan proses tersebut masih kurang tepat dan sesuai dengan aturan-aturan  yang  berlaku.  Sedangkan  problematika non   teknis   yaitu  problematika yang  terjadi  karena  adanya  faktor  gangguan  dari  luar  seperti bencana alam, kondisi sosial, latar belakang  seseorang,  dan  sebagainya. 2)Berdasarkan problematika yang dihadapi KPUD Surakarta pada proses verifikasi  calon  perseorangan  diera  Covid-19,  dirumuskan  solusi   ideal   atas masalah yang terjadi. Solusi ini diharapkan dapat mengatasi problematika  yang dihadapi KPUD Surakarta sehingga  jika  ada  problematika  yang  sama terjadi kembali, KPUD Surakarta dapat menerapkan solusi-solusi ini agar dalam proses verifikasi administrasi  dan  verifikasi  faktual dapat  berjalan  dangan  lancar  dan efektif.

Kata Kunci: Calon Pasangan Kepala Daerah    Perseorangan, KPUD Surakarta, Proses Verifikasi oleh KPUD.