Manusia memegang peranan penting dalam perkembangan suatu negara atau wilayah yang selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketimpangan distribusi pendapatan dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Populasi penelitian terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK-Kemenkeu RI). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perhitungan Indeks Williamson dan Regresi Data Panel model efek tetap (Fixed Effect Model) dibantu dengan piranti lunak statistik EViews 10. Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel independennya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), Rasio Beban Ketergantungan (DR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori ketimpangan tinggi walaupun untuk nilai ketimpangan antarwilayah Kabupaten/Kota termasuk dalam ketimpangan rendah. Rasio Beban Ketergantungan (nilai sig. 0,0087; nilai koef. -0,057914) berpengaruh negatif dan signifikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (nilai sig. 0,0000; nilai koef. 4,948831) dan Belanja Modal (nilai sig. 0,0002; nilai koef. 0,308727) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (nilai sig. 0,6799; nilai koef. -0,008647) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus berupaya untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai cara seperti pengembangan potensi daerah, pelatihan pra-kerja, pemerataan pendapatan, pengelolaan standar UMK, pengendalian jumlah penduduk, dan pengentasan pengangguran.

Kata Kunci: Indeks Williamson, Kesejahteraan Masyarakat, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Rasio Beban Ketergantungan, Data Panel