Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi refleksi otoritarianisme dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah gagasan Ahmad Tohari sebagai wakil kelompok sosial dalam novel Orang-Orang Proyek; (2) bagaimanakah deskripsi otoritarianisme yang tercermin dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini, yaitu gagasan Ahmad Tohari dalam novel dan fakta sejarah tentang keadaan sosial pada masa Orde Baru. Sumber data berupa novel Orang-Orang Proyek (2019) karya Ahmad Tohari, serta buku, jurnal, artikel penelitian yang memuat fakta sejarah pada masa Orde Baru. Penyediaan data dilakukan dengan metode mimesis, serta menggunakan teknik baca dan pustaka. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan teori sosiologi sastra Alan Swingewood, dengan salah satu pendekatan, yaitu sastra sebagai refleksi masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan dalam dua simpulan. Pertama, gagasan Ahmad Tohari sebagai wakil dari kelompok sosial. Latar belakang sosiologis Ahmad Tohari yang lahir dan besar di desa mengungkapkan bahwa Ahmad Tohari merupakan wakil dari kelompok sosial ‘wong desa’ dan ‘wong cilik’ yang mengalami keotoriteran penguasa dan diperlakukan secara tidak adil, serta terpinggirkan. Kedua, refleksi otoritarianisme yang terjadi di masa Orde Baru dan pasca-Orde Baru melalui novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Sikap dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyat menjadi refleksi adanya otoritarianisme dalam novel Orang-Orang Proyek. Hal itu dibuktikan dengan adanya fakta sejarah dan fakta sosial yang mengungkapkan adanya otoritarianisme di Indonesia pada masa Orde Baru dan pasca-Orde Baru. Otoritarianisme ditandai dengan berbagai tindakan penguasa yang menggunakan cara kekerasan, dominasi politik, dan bukti-bukti adanya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Kata Kunci: novel Orang-Orang Proyek, otoritarianisme, korupsi