Penelitian disertasi bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dengan menganalisis sejarah financial technology, </em>pengaturan financial technology </em>eksisting </em>yang diterapkan di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara, serta model pengaturan fintech </em>yang konstitusional dan berkeadilan. Latar belakang penyusunan disertasi adalah, karena belum adanya regulasi terkait financial technology </em>yang dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan fintech</em>. Saat ini regulasi teknis yang ada masih bersifat partikular dan kasuistik, sehingga menjadi penting untuk disusun sebuah regulasi fintech </em>yang konstitusional dan mampu mewujudkan keadilan yang substantif. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah yuridis normatif. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan, penulis mencoba untuk menemukan model regulasi yang tepat untuk pengaturan financial technology </em>yang konstitusional dan berkeadilan. Kesimpulan dari penelitian disertasi ini adalah pertama, </em>saat ini diperlukan pengaturan financial technology</em> yang konstitusional dan berkeadilan untuk mendukung ekosistem financial technology </em>yang dapat meningkatkan perekonomian, serta menciptakan ekonomi yang inklusif. Tentunya regulasi fintech </em>yang diterbitkan pemerintah haruslah mengacu pada prinsip-prinsip konstitusionalitas yang mendasarkan pada asas keadilan, agar tercipta perlindungan hukum (legal protection) </em>dan menjamin kepastian hukum (legal certainty).</em> Kedua, </em>proses penyusunan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan fintech </em>harus memedomani aspek-aspek konstitutionalisme dalam UUD 1945 dan mendasarkan pada asas keadilan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang substantif dalam proses penyelenggaraan fintech </em>serta memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen selaku pengguna fintech. </em></p>

 </p>