Salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak negatif yang terjadi akibat dari kegiatan pascatambang batubara, adalah diwajibkannya bagi setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menyusun dan menyerahkan rencana kegiatan pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengidentifikasi kebijakan yang berlaku terkait penyusunan biaya rencana pascatambang batubara, 2) Mengidentifikasi biaya rencana pascatambang batubara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 dan valuasi ekonomi, 3) Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan pascatambang batubara, dan 4) Memberikan rekomendasi kebijakan melalui hasil persepsi masyarakat, serta hasil perbandingan perhitungan biaya pascatambang.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada September 2020–Maret 2021. Metode yang digunakan untuk menghitung total biaya rencana pascatambang yaitu menggunakan pedoman Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 dan valuasi ekonomi menggunakan metode benefit transfer. Teknik sampling data menggunakan purposive sampling melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan luas area pascatambang dalam penelitian ini yaitu sebesar 3,46 ha.
Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 yang termasuk biaya langsung yaitu biaya tata guna lahan, revegetasi, pembongkaran, pemulihan, pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, pemeliharaan dan pemantauan. Selain itu, biaya tidak langsung meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan reklamasi, administrasi dan keuangan kontraktor serta biaya supervisi dan Total biaya rencana pascatambang sebesar Rp 1.444.045.722,00. Valuasi ekonomi yang dihitung dalam penelitian ini meliputi dampak penebangan pohon, dampak pencemaran udara, dan dampak erosi tanah. Didapatkan nilai ekonomi total biaya rencana pascatambang berdasarkan valuasi ekonomi sebesar Rp 2.906.039.814,91. Diketahui bahwa masyarakat yang memiliki perbedaan persepsi terhadap kegiatan pascatambang dapat memicu terjadinya konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Rekomendasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain: 1) Adanya peraturan yang mengontrol perkembangan kesejahteraan masyarakat sekitar pada tahap pascatambang, 2) Perhitungan biaya rencana pascatambang batubara disusun berdasarkan data primer dan sekunder, 3) Memperhitungkan nilai ekonomi yang hilang kedalam perhitungan biaya rencana pasca tambang batubara, 4) Komponen penyusun rencana kegiatan pascatambang batubara disesuaikan dengan jenis wilayahnya ( APL dan kawasan hutan ).

Kata kunci: Kebijakan rencana pascatambang, batubara, benefit transfer, persepsi masyarakat.